Dashboard UPT Perpustakaan

Politik Agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh Negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan Negara, yang bagi Negara Indonesia

Buku Politik Bahasa membahas peran bahasa dalam konteks politik, mengungkap bagaimana bahasa digunakan sebagai alat kekuasaan dan pengaruh dalam politik. Buku ini menyajikan analisis mendalam mengenai interaksi antara bahasa dan kekuasaan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Buku "Politik Bebas Aktif" karya Sabir membahas konsep politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada prinsip non-blok dan independen. Sabir menjelaskan bahwa politik bebas aktif merupakan strategi untuk menjaga kedaulatan nasional sekaligus menjalin hubungan baik dengan berbagai negara.

Buku "Politik Bebas Aktif" karya Sabir membahas konsep politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada prinsip non-blok dan independen. Sabir menjelaskan bahwa politik bebas aktif merupakan strategi untuk menjaga kedaulatan nasional sekaligus menjalin hubungan baik dengan berbagai negara.

Buku "Politik Bebas Aktif" karya Sabir membahas konsep politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada prinsip non-blok dan independen. Sabir menjelaskan bahwa politik bebas aktif merupakan strategi untuk menjaga kedaulatan nasional sekaligus menjalin hubungan baik dengan berbagai negara.

Buku "Politik Bebas Aktif" karya Sabir membahas konsep politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada prinsip non-blok dan independen. Sabir menjelaskan bahwa politik bebas aktif merupakan strategi untuk menjaga kedaulatan nasional sekaligus menjalin hubungan baik dengan berbagai negara.

Buku ini lahir sebagai hasil paduan antara pengamatan dan pengalaman-pengalaman bahasa teroritis-konsepsional di berbagai forum diskusi dari satu sisi dan praktis-operasional di lingkungan pemerintahan dari sisi lain.

Buku ini lahir sebagai hasil paduan antara pengamatan dan pengalaman-pengalaman bahasa teroritis-konsepsional di berbagai forum diskusi dari satu sisi dan praktis-operasional di lingkungan pemerintahan dari sisi lain.

Buku ini lahir sebagai hasil paduan antara pengamatan dan pengalaman-pengalaman bahasa teroritis-konsepsional di berbagai forum diskusi dari satu sisi dan praktis-operasional di lingkungan pemerintahan dari sisi lain.

Buku ini lahir sebagai hasil paduan antara pengamatan dan pengalaman-pengalaman bahasa teroritis-konsepsional di berbagai forum diskusi dari satu sisi dan praktis-operasional di lingkungan pemerintahan dari sisi lain.

Buku ini lahir sebagai hasil paduan antara pengamatan dan pengalaman-pengalaman bahasa teroritis-konsepsional di berbagai forum diskusi dari satu sisi dan praktis-operasional di lingkungan pemerintahan dari sisi lain.

Dari berbagai pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy . Metode yang digunakan dalam buku ini jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, membantu menampilkan sosok hukum secara lebih lengkap. Sehingga hubungan kuasa antara konfigurasi politik dan produk hukum dengan mengkaji hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan (di daerah) dan hukum agraria, buku ini juga merupakan kajian ilmu hukum yang dipadukan dengan ilmu politik. Oleh karena itu, isinya jelas berbeda dengan tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan normatif semata.

Dari berbagai pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy . Metode yang digunakan dalam buku ini jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, membantu menampilkan sosok hukum secara lebih lengkap. Sehingga hubungan kuasa antara konfigurasi politik dan produk hukum dengan mengkaji hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan (di daerah) dan hukum agraria, buku ini juga merupakan kajian ilmu hukum yang dipadukan dengan ilmu politik. Oleh karena itu, isinya jelas berbeda dengan tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan normatif semata.

Dari berbagai pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy . Metode yang digunakan dalam buku ini jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, membantu menampilkan sosok hukum secara lebih lengkap. Sehingga hubungan kuasa antara konfigurasi politik dan produk hukum dengan mengkaji hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan (di daerah) dan hukum agraria, buku ini juga merupakan kajian ilmu hukum yang dipadukan dengan ilmu politik. Oleh karena itu, isinya jelas berbeda dengan tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan normatif semata.

Dari berbagai pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy . Metode yang digunakan dalam buku ini jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, membantu menampilkan sosok hukum secara lebih lengkap. Sehingga hubungan kuasa antara konfigurasi politik dan produk hukum dengan mengkaji hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan (di daerah) dan hukum agraria, buku ini juga merupakan kajian ilmu hukum yang dipadukan dengan ilmu politik. Oleh karena itu, isinya jelas berbeda dengan tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan normatif semata.