Dashboard UPT Perpustakaan

Tidak ada sesuatu yang diam dan statis, tidak ada kebenaran yang mendahului teks, tidak ada kesadaran tentang alam semesta ini tanpa pergulatan pemahaman, tidak ada jaringan makna tanpa tanda-tanda yang saling bertabrakan, tidak ada dialektika tanpa komunikasi wacana, serta tidak ada pemahaman yang mengemuka tanpa menggali secara radikal. Tidak ada nilai hukum ideal yang akan muncul jika tidak ada aktifitas mencari dan menggali demi suatu hakikat yang sebenarnya. buku ini kiranya dapat dijadikan pijakan awal dalam memulai wacana dalam proses pencarian.

Tidak ada sesuatu yang diam dan statis, tidak ada kebenaran yang mendahului teks, tidak ada kesadaran tentang alam semesta ini tanpa pergulatan pemahaman, tidak ada jaringan makna tanpa tanda-tanda yang saling bertabrakan, tidak ada dialektika tanpa komunikasi wacana, serta tidak ada pemahaman yang mengemuka tanpa menggali secara radikal. Tidak ada nilai hukum ideal yang akan muncul jika tidak ada aktifitas mencari dan menggali demi suatu hakikat yang sebenarnya. buku ini kiranya dapat dijadikan pijakan awal dalam memulai wacana dalam proses pencarian.

Tidak ada sesuatu yang diam dan statis, tidak ada kebenaran yang mendahului teks, tidak ada kesadaran tentang alam semesta ini tanpa pergulatan pemahaman, tidak ada jaringan makna tanpa tanda-tanda yang saling bertabrakan, tidak ada dialektika tanpa komunikasi wacana, serta tidak ada pemahaman yang mengemuka tanpa menggali secara radikal. Tidak ada nilai hukum ideal yang akan muncul jika tidak ada aktifitas mencari dan menggali demi suatu hakikat yang sebenarnya. buku ini kiranya dapat dijadikan pijakan awal dalam memulai wacana dalam proses pencarian.

Hukum Acara Arbitrase di Indonesia membahas tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pembahasannya meliputi proses pengajuan sengketa, pembentukan dan kewenangan majelis arbitrase, pemeriksaan perkara, pembuktian, persidangan, hingga pengambilan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Arbitrase umumnya digunakan berdasarkan kesepakatan para pihak dan bertujuan memberikan penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, cepat, serta bersifat final dan mengikat. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan arbitrase berkaitan erat dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sengketa atas kekayaan intelektual pada dasarnya bisa terjadi dalam ranah nasional maupun internasional yang melibatkan pihak asing. Buku ini mencoba merangkai cara-cara penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia, maupun dalam ranah intenasional, baik secara litigasi melalui lembaga pengadilan maupun non-litigasi melalui negosiasi dan mediasi.

Sengketa atas kekayaan intelektual pada dasarnya bisa terjadi dalam ranah nasional maupun internasional yang melibatkan pihak asing. Buku ini mencoba merangkai cara-cara penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia, maupun dalam ranah intenasional, baik secara litigasi melalui lembaga pengadilan maupun non-litigasi melalui negosiasi dan mediasi.

Sengketa atas kekayaan intelektual pada dasarnya bisa terjadi dalam ranah nasional maupun internasional yang melibatkan pihak asing. Buku ini mencoba merangkai cara-cara penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia, maupun dalam ranah intenasional, baik secara litigasi melalui lembaga pengadilan maupun non-litigasi melalui negosiasi dan mediasi.

Sengketa atas kekayaan intelektual pada dasarnya bisa terjadi dalam ranah nasional maupun internasional yang melibatkan pihak asing. Buku ini mencoba merangkai cara-cara penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia, maupun dalam ranah intenasional, baik secara litigasi melalui lembaga pengadilan maupun non-litigasi melalui negosiasi dan mediasi.

Sengketa atas kekayaan intelektual pada dasarnya bisa terjadi dalam ranah nasional maupun internasional yang melibatkan pihak asing. Buku ini mencoba merangkai cara-cara penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia, maupun dalam ranah intenasional, baik secara litigasi melalui lembaga pengadilan maupun non-litigasi melalui negosiasi dan mediasi.

Desakan untuk memahami persoalan hukum di republik ini menjadi tuntutan yang tak bisa lagi ditawar. Hal ini disebabkan hampir setiap detik, masyarakat berada dalam pengawasan hukum yang sangat ketat. Di sisi lain, media massa tak pernah berhenti memberitakan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan derajat sanksi yang berbeda-beda. Khusus dalam kasus hukum perdata, hampir setiap saat masyarakat terlibat dalam kasus sengketa lahan, perebutan harta warisan, mekanisme pembagian harta yang tak adil, dan sebagainya.

Desakan untuk memahami persoalan hukum di republik ini menjadi tuntutan yang tak bisa lagi ditawar. Hal ini disebabkan hampir setiap detik, masyarakat berada dalam pengawasan hukum yang sangat ketat. Di sisi lain, media massa tak pernah berhenti memberitakan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan derajat sanksi yang berbeda-beda. Khusus dalam kasus hukum perdata, hampir setiap saat masyarakat terlibat dalam kasus sengketa lahan, perebutan harta warisan, mekanisme pembagian harta yang tak adil, dan sebagainya.

Desakan untuk memahami persoalan hukum di republik ini menjadi tuntutan yang tak bisa lagi ditawar. Hal ini disebabkan hampir setiap detik, masyarakat berada dalam pengawasan hukum yang sangat ketat. Di sisi lain, media massa tak pernah berhenti memberitakan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan derajat sanksi yang berbeda-beda. Khusus dalam kasus hukum perdata, hampir setiap saat masyarakat terlibat dalam kasus sengketa lahan, perebutan harta warisan, mekanisme pembagian harta yang tak adil, dan sebagainya.

Desakan untuk memahami persoalan hukum di republik ini menjadi tuntutan yang tak bisa lagi ditawar. Hal ini disebabkan hampir setiap detik, masyarakat berada dalam pengawasan hukum yang sangat ketat. Di sisi lain, media massa tak pernah berhenti memberitakan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan derajat sanksi yang berbeda-beda. Khusus dalam kasus hukum perdata, hampir setiap saat masyarakat terlibat dalam kasus sengketa lahan, perebutan harta warisan, mekanisme pembagian harta yang tak adil, dan sebagainya.

Desakan untuk memahami persoalan hukum di republik ini menjadi tuntutan yang tak bisa lagi ditawar. Hal ini disebabkan hampir setiap detik, masyarakat berada dalam pengawasan hukum yang sangat ketat. Di sisi lain, media massa tak pernah berhenti memberitakan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan derajat sanksi yang berbeda-beda. Khusus dalam kasus hukum perdata, hampir setiap saat masyarakat terlibat dalam kasus sengketa lahan, perebutan harta warisan, mekanisme pembagian harta yang tak adil, dan sebagainya.

Peradilan Islam meliputi peradilan yang menangani segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Oleh karena itu, di mana pun diberlakukan, asas peradilannya memiliki prinsip kesamaan karena hukum Islam itu hanya ada satu dan bersumber dari sumber hukum yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, artinya peradilan agama merupakan sebutan untuk peradilan Islam yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan jenis-jenis perkara yang ditanganinya berkaitan dengan agama Islam sehingga secara keseluruhannya adalah jenis perkara menurut agama Islam.