Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini membahas aspek hukum yang mengatur pasar modal, penting bagi pemahaman dan praktik investasi di pasar saham.

Pembuktian dalam hukum acara perdata adalah proses penyajian alat bukti sah (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah) oleh para pihak kepada hakim untuk meyakinkan kebenaran dalil yang diajukan agar hakim dapat menjatuhkan putusan, dengan hakim berperan aktif menilai bukti dan mencari kebenaran formil, bukan keyakinan mutlak, serta beban pembuktian ada pada pihak yang mendalilkan, meskipun dapat bergeser tergantung substansi perkara seperti dalam PMH atau keadaan memaksa

Intisari dari hukum acara pidana terletak pada acara pembuktian. Oleh karena itu hukum pembuktian harus benar-benar dikuasai oleh hakim, penuntut umum dan penasihat hukum. Demikian juga bagi seorang penyidik agar bisa memprediksi seorang tersangka besar kemungkinan dapat dibuktikan melakukan tindak pidana di dalam sidang pengadilan.

Intisari dari hukum acara pidana terletak pada acara pembuktian. Oleh karena itu hukum pembuktian harus benar-benar dikuasai oleh hakim, penuntut umum dan penasihat hukum. Demikian juga bagi seorang penyidik agar bisa memprediksi seorang tersangka besar kemungkinan dapat dibuktikan melakukan tindak pidana di dalam sidang pengadilan.

Intisari dari hukum acara pidana terletak pada acara pembuktian. Oleh karena itu hukum pembuktian harus benar-benar dikuasai oleh hakim, penuntut umum dan penasihat hukum. Demikian juga bagi seorang penyidik agar bisa memprediksi seorang tersangka besar kemungkinan dapat dibuktikan melakukan tindak pidana di dalam sidang pengadilan.

Intisari dari hukum acara pidana terletak pada acara pembuktian. Oleh karena itu hukum pembuktian harus benar-benar dikuasai oleh hakim, penuntut umum dan penasihat hukum. Demikian juga bagi seorang penyidik agar bisa memprediksi seorang tersangka besar kemungkinan dapat dibuktikan melakukan tindak pidana di dalam sidang pengadilan.

Intisari dari hukum acara pidana terletak pada acara pembuktian. Oleh karena itu hukum pembuktian harus benar-benar dikuasai oleh hakim, penuntut umum dan penasihat hukum. Demikian juga bagi seorang penyidik agar bisa memprediksi seorang tersangka besar kemungkinan dapat dibuktikan melakukan tindak pidana di dalam sidang pengadilan.

Intisari dari hukum acara pidana terletak pada acara pembuktian. Oleh karena itu hukum pembuktian harus benar-benar dikuasai oleh hakim, penuntut umum dan penasihat hukum. Demikian juga bagi seorang penyidik agar bisa memprediksi seorang tersangka besar kemungkinan dapat dibuktikan melakukan tindak pidana di dalam sidang pengadilan.

Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia diatur utamanya oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UUD 1945, khususnya Pasal 18, dengan tujuan memberdayakan daerah untuk mengurus urusannya sendiri secara mandiri, meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan rakyat, dan daya saing daerah dalam kerangka NKRI, yang melibatkan pembagian urusan pusat dan daerah, serta peran DPRD dan kepala daerah.

Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia diatur utamanya oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UUD 1945, khususnya Pasal 18, dengan tujuan memberdayakan daerah untuk mengurus urusannya sendiri secara mandiri, meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan rakyat, dan daya saing daerah dalam kerangka NKRI, yang melibatkan pembagian urusan pusat dan daerah, serta peran DPRD dan kepala daerah.

Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia diatur utamanya oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UUD 1945, khususnya Pasal 18, dengan tujuan memberdayakan daerah untuk mengurus urusannya sendiri secara mandiri, meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan rakyat, dan daya saing daerah dalam kerangka NKRI, yang melibatkan pembagian urusan pusat dan daerah, serta peran DPRD dan kepala daerah.

Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia diatur utamanya oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UUD 1945, khususnya Pasal 18, dengan tujuan memberdayakan daerah untuk mengurus urusannya sendiri secara mandiri, meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan rakyat, dan daya saing daerah dalam kerangka NKRI, yang melibatkan pembagian urusan pusat dan daerah, serta peran DPRD dan kepala daerah.

Buku ini merupakan karya komprehensif yang mengupas aspek hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Dimulai dengan membahas struktur sistem pemerintahan daerah menurut UUD 1945, buku ini menjelaskan bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan selanjutnya ke kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki otoritas otonom berdasarkan undang-undang

Buku ini merupakan karya komprehensif yang mengupas aspek hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Dimulai dengan membahas struktur sistem pemerintahan daerah menurut UUD 1945, buku ini menjelaskan bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan selanjutnya ke kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki otoritas otonom berdasarkan undang-undang

Buku ini merupakan karya komprehensif yang mengupas aspek hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Dimulai dengan membahas struktur sistem pemerintahan daerah menurut UUD 1945, buku ini menjelaskan bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan selanjutnya ke kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki otoritas otonom berdasarkan undang-undang